Beredar Kabar Sejumlah Pejabat Aktif dan Mantan Pegawai DPRD Purwakarta Diperiksa Kejari Soal Kasus Tuper, Ada Inisial S

HALO PURWAKARTA – Informasi mengenai dugaan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan DPRD Purwakarta oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta mulai beredar di kalangan publik.

Berdasarkan informasi yang diterima Halo Purwakarta, beberapa pihak yang pernah maupun masih menjabat di DPRD Purwakarta dikabarkan telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Purwakarta terkait pengelolaan tunjangan perumahan anggota DPRD periode 2022 hingga 2024.

“Kemarin Bapak S (inisial) diperiksa Kejari,” ujar sumber kepada Halo Purwakarta, Kamis 7 Agustus 2026.

Informasi tersebut dibenarkan oleh sejumlah sumber yang mengetahui proses tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Purwakarta mengenai status maupun perkembangan penanganan perkara dimaksud.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya menyebutkan bahwa sejumlah pihak telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan tunjangan perumahan anggota DPRD pada periode tersebut.

“Iya, ada beberapa yang sudah dimintai keterangan. Tapi sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari kejaksaan mengenai hasil ataupun status pemeriksaannya,” ujar sumber tersebut.

Sebelumnya, publik Purwakarta sempat menyoroti kedatangan tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Purwakarta pada akhir tahun 2025. Kedatangan tim tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat karena dilakukan di tengah adanya penyelidikan terhadap sejumlah kegiatan di lingkungan DPRD Purwakarta.

Informasi yang beredar saat itu menyebutkan bahwa penyidik Kejari Purwakarta melakukan pengumpulan data dan dokumen terkait sejumlah kegiatan DPRD yang berlangsung pada periode 2022 hingga 2024.

Beberapa dokumen yang dikumpulkan diduga berkaitan dengan anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan bagi anggota DPRD. Namun demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari aparat penegak hukum mengenai dugaan pelanggaran maupun potensi kerugian negara yang sedang didalami.

Publik pun menantikan kejelasan perkembangan penanganan kasus tersebut. Transparansi proses hukum dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait informasi pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan pejabat DPRD Purwakarta tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang. (Ega Nugraha)