PWI dan Pimpinan DPRD Purwakarta Klarifikasi Insiden Pengusiran Wartawan, Disebut Miskomunikasi

HALO PURWAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta bertemu dengan pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD (Setwan) untuk membahas insiden pengusiran jurnalis saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Sri Puji Utami, Wakil Ketua I Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II Lutfi Bamala dan Wakil Ketua IIIDrs. H. Entis Sutisna dan Sekwan Rudi Hartono.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (19/10/2026) tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan kalangan insan pers.

Ketua PWI Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari pimpinan DPRD dan pihak terkait. Persoalan yang terjadi dinilai berawal dari kesalahpahaman atau miskomunikasi.

“Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan pimpinan DPRD, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Hadir juga pihak Setwan dan pihak terkait lainnya. Semuanya sudah dijelaskan bahwa memang ada kesalahpahaman,” ujar Tarigan.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi bagi kedua belah pihak untuk memahami persoalan yang terjadi saat wartawan menjalankan tugas peliputan dalam rapat Banggar.

Tarigan menyebut, setelah mendapatkan penjelasan, persoalan tersebut dinilai sudah jelas. Pihak PWI maupun DPRD juga menyampaikan permintaan maaf dalam pertemuan itu.

“Kami juga meminta maaf dan pihak DPRD juga meminta maaf. Kami sudah mendapatkan penjelasan, tidak ada masalah lagi,” katanya.

Sementara itu, jurnalis Delik Jabar, Berry, merupakan wartawan yang mengalami langsung insiden pengusiran saat rapat Banggar DPRD Purwakarta berlangsung.

Peristiwa tersebut sebelumnya menuai perhatian karena menyangkut pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan lembaga legislatif.

Pertemuan PWI dengan pimpinan DPRD dan Setwan ini menjadi upaya untuk meluruskan persoalan yang terjadi sekaligus memperjelas duduk perkara insiden tersebut.

Meski disebut sebagai miskomunikasi, kejadian ini menjadi pengingat pentingnya koordinasi dan komunikasi yang jelas antara pihak DPRD, Setwan, dan wartawan agar kegiatan peliputan dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa menghambat tugas jurnalistik.

Hubungan antara lembaga legislatif dan insan pers diharapkan tetap berjalan profesional, dengan mengedepankan keterbukaan informasi serta penghormatan terhadap tugas masing-masing pihak. (Ega Nugraha)