Sudah Bayar Rp5 Juta, Warga Purwakarta Masih Diminta Tambahan Rp2,45 Juta untuk Tebus Ijazah Paket B dan Paket C

HALO PURWAKARTA – Sebuah unggahan di media sosial memicu perbincangan warganet setelah seorang peserta program Paket C di Kabupaten Purwakarta mengeluhkan biaya pendidikan yang disebut mengalami kenaikan signifikan.

Dalam percakapan yang beredar, peserta tersebut mengaku awalnya memperoleh informasi bahwa biaya Paket C berada di kisaran Rp3 juta. Namun saat proses pelunasan dilakukan, ia mengaku mendapat pemberitahuan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp2.450.000.

“Min paket C di Purwakarta Rp5.600.000 tuh mahal nggak sih? Pusing min, soalnya tahun kemarin nanya masih Rp3 juta. Eh pas mau dilunasiin ternyata masih kurang Rp2.450.000,” tulis akun yang membagikan keluhannya kepada Halo Purwakarta, Sabtu 25 Juli 2026.

Unggahan tersebut kemudian mendapat berbagai tanggapan dari pengguna media sosial. Beberapa warganet mempertanyakan rincian biaya yang dikenakan serta meminta peserta memastikan seluruh bukti pembayaran telah tersimpan dengan baik.

Dalam percakapan lanjutan yang beredar, peserta menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui adanya kenaikan biaya pada hari yang sama saat menghubungi pihak penyelenggara.

Ia mengaku sebelumnya telah membayar sekitar Rp5 juta yang disebut untuk kebutuhan Paket B dan Paket C. Namun setelah pembayaran dilakukan, ia kembali menerima informasi mengenai adanya kekurangan biaya sebesar Rp2.450.000.

“Pas bulan kemarin saya sudah lunasin Rp5 juta untuk Paket B dan Paket C, terus hari ini di-chat katanya kurang Rp2.450.000,” tulisnya.

Peserta tersebut juga membagikan percakapan yang disebut berasal dari pihak pembina. Dalam pesan itu dijelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan biaya bagi peserta Paket C.

Disebutkan bahwa lulusan tahun 2022 masih menggunakan skema biaya yang berbeda, sementara mulai tahun 2023 hingga sekarang terdapat ketentuan SPP sebesar Rp150 ribu per bulan yang turut diperhitungkan dalam total biaya pendidikan.

Keluhan tersebut diketahui berkaitan dengan salah satu PKBM yang berada di wilayah Bungursari, Purwakarta. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak lembaga terkait mengenai rincian biaya maupun alasan perubahan nominal pembayaran yang dipersoalkan peserta.

Peserta yang mengunggah keluhannya juga meminta identitasnya tidak disebutkan. Ia mengaku khawatir pelaporan yang dilakukan justru berdampak pada proses pengurusan dokumen pendidikan yang masih berjalan.

Unggahan itu pun memancing diskusi di media sosial mengenai transparansi biaya pendidikan nonformal, khususnya program kesetaraan Paket B dan Paket C. Sejumlah warganet berharap pihak penyelenggara dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan peserta.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PKBM yang disebut dalam unggahan viral tersebut. (King)