Bawaslu Purwakarta Luncurkan Mediation Clinic, Parpol Bisa Konsultasi Sengketa Pemilu

HALO PURWAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta meluncurkan layanan Mediation Clinic atau Klinik Mediasi, Rabu (11/11/2026).

Layanan ini disiapkan sebagai wadah edukasi hukum pemilu sekaligus konsultasi penyelesaian sengketa proses bagi partai politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Yusup Suprianto, mengatakan peluncuran Mediation Clinic merupakan tindak lanjut dari instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam memperkuat fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu.

Menurut Yusup, keberadaan klinik mediasi tidak sekadar untuk menjalankan instruksi kelembagaan. Lebih dari itu, fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antara Bawaslu dengan partai politik maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemilu.

“Kami berharap Mediation Clinic ini bisa menjadi wadah untuk membangun komitmen serta komunikasi yang baik dengan seluruh partai politik,” ujar Yusup dalam kegiatan peluncuran.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, mengapresiasi inisiatif Bawaslu yang menghadirkan fasilitas konsultasi hukum kepemiluan tersebut.

Mewakili Bupati dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Abang Ijo menilai keberadaan Mediation Clinic dapat membantu partai politik, khususnya penghubung atau liaison officer (LO), memahami berbagai ketentuan dan persyaratan administrasi dalam tahapan pemilu.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum dan kelengkapan administrasi perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan ketika tahapan pemilu maupun pilkada berlangsung.

“Proses ke depan tentu banyak hal yang harus dilengkapi. Jangan sampai ketika sudah mendekati tahapan pemilu atau pilkada, rekan-rekan belum mempersiapkan administrasi dan belum memahami aturan hukumnya,” kata Abang Ijo.

Dia juga mengungkapkan bahwa dinamika dalam proses pencalonan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi pengalaman pembelajaran, termasuk terkait masih adanya ketidakpahaman terhadap sejumlah ketentuan.

Karena itu, ia berharap Mediation Clinic dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkonsultasi dan memperoleh pemahaman mengenai regulasi kepemiluan sebelum muncul persoalan dalam tahapan pemilu.

Melalui layanan tersebut, Bawaslu Purwakarta diharapkan dapat memperluas edukasi hukum pemilu serta memberikan ruang konsultasi bagi partai politik dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. (Ega Nugraha)