Aliansi Mahasiswa Purwakarta Curiga Ada Beberapa Anggota Dewan Punya Dapur MBG

HALO PURWAKARTA – Aliansi Mahasiswa Purwakarta menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Purwakarta dalam usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu tersebut mencuat dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Purwakarta, Selasa (8/9/2026).

Koordinator aksi, Muhamad Jalaludin, mengatakan pihaknya belum memiliki data yang benar-benar valid terkait dugaan adanya anggota DPRD yang memiliki atau terlibat dalam pengelolaan SPPG. Namun demikian, isu tersebut dinilai penting untuk mendapat perhatian karena berkaitan dengan program nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kami memang belum mendapatkan data yang benar-benar valid terkait dugaan beberapa anggota DPRD yang memiliki SPPG. Tetapi isu MBG ini merupakan isu nasional yang sejak awal sudah kami sampaikan dalam aksi sebelumnya,” kata Jalaludin.

Menurutnya, mahasiswa ingin memastikan DPRD Purwakarta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, bukan justru terlibat dalam aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Aliansi Mahasiswa Purwakarta menegaskan akan mengecam apabila di kemudian hari terbukti ada anggota DPRD yang memiliki atau terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG maupun SPPG.

“Kalau memang terbukti ada anggota DPRD yang memiliki atau bermain dalam SPPG, tentu kami mengecam hal tersebut. Karena fungsi utama DPRD adalah melakukan pengawasan dan memastikan program berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa meminta agar berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG di daerah dapat diteruskan ke tingkat pusat melalui jalur kelembagaan DPRD. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan sampai kepada komisi terkait di DPR RI.

Jalaludin menegaskan, DPRD harus mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Jika fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat semakin menurun.

“Kami ingin isu-isu yang kami sampaikan terkait program nasional ini diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi agar ada evaluasi menyeluruh. DPRD harus berdiri sebagai pengawas dan penyambung aspirasi rakyat,” tegasnya.

Aksi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari rangkaian tuntutan yang sebelumnya juga menyoroti kinerja DPRD Purwakarta, mulai dari kedisiplinan anggota dewan hingga tuntutan agar wakil rakyat lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat. (Ega Nugraha)