BTN Siapkan KPR 40 Tahun untuk Hunian Manggarai, Cicilan Lebih Ringan dengan Bunga Tetap 6 Persen

HALO PURWAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyiapkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun untuk mendukung kepemilikan hunian di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta.

Menariknya, program ini menawarkan suku bunga tetap 6 persen hingga masa kredit berakhir. Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan cicilan yang lebih ringan dan tidak perlu khawatir dengan perubahan bunga di masa depan.

Program pembiayaan ini disiapkan seiring dimulainya pembangunan Hunian Manggarai yang dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, KAI Properti.

Proyek tersebut akan menghadirkan 3.784 unit hunian yang tersebar di delapan tower. Lokasinya berada di kawasan strategis yang terintegrasi dengan Stasiun Manggarai, salah satu pusat transportasi terbesar di Jakarta.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, skema KPR jangka panjang tersebut dibuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau di pusat kota.

“Mandat kami adalah membantu penyediaan rumah bagi masyarakat. Karena itu, kami menyiapkan skema KPR hingga 40 tahun dengan bunga tetap 6 persen sampai lunas,” kata Nixon saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8).

Selain mendukung pembiayaan konsumen, BTN juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT KA Properti Manajemen terkait Program Hunian Manggarai.

Kerja sama itu mencakup pengembangan skema pembiayaan, layanan perbankan dan transaksi, pemasaran bersama, hingga dukungan akses pembiayaan bagi calon penghuni.

BTN juga menyediakan layanan balé by BTN yang dapat digunakan masyarakat untuk mendaftar minat dan melakukan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) Hunian Manggarai.

Menurut Nixon, salah satu keunggulan proyek ini adalah lokasinya yang berada di pusat kota dan terhubung langsung dengan transportasi publik. Selain itu, harga unit hunian juga akan dijaga agar tetap terjangkau.

“Harga unit akan kami upayakan tetap di bawah Rp600 juta. Lokasinya di tengah Jakarta, dekat transportasi publik, dan mendapatkan dukungan subsidi bunga,” ujarnya.

BTN menegaskan tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Penyaluran kredit akan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan proyek guna memberikan perlindungan kepada konsumen.

Nixon menilai Hunian Manggarai dapat menjadi proyek percontohan pengembangan hunian vertikal terjangkau di kawasan perkotaan, khususnya yang terhubung dengan jaringan transportasi massal.

Menurutnya, konsep serupa berpeluang dikembangkan di berbagai kawasan sekitar stasiun kereta, bahkan di area yang terhubung dengan layanan LRT maupun MRT.

“Di Jabodetabek terdapat banyak stasiun yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian. Kami akan memulai dari area stasiun kereta terlebih dahulu,” katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan hunian vertikal di kota besar terus meningkat karena lahan untuk rumah tapak semakin terbatas dan harga tanah semakin tinggi.

“Di Jakarta dan kota-kota besar, mencari rumah tapak sudah semakin sulit dan mahal. Karena itu, hunian vertikal menjadi pilihan yang realistis, apalagi jika dekat dengan pusat aktivitas dan transportasi umum,” ujar Nixon.

Dua Skema Pembiayaan

Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, BTN menyiapkan dua pilihan pembiayaan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR non-subsidi.

Skema FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan pemerintah. Sementara KPR non-subsidi disiapkan untuk masyarakat umum dengan berbagai pilihan pembiayaan.

Khusus KPR non-subsidi, BTN menawarkan uang muka mulai dari 5 persen serta suku bunga promosi yang kompetitif.

Dengan adanya dua pilihan tersebut, calon konsumen dapat memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi BTN dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi.

Menurut dia, pengalaman BTN dalam menyalurkan FLPP dapat mendukung pengembangan proyek hunian serupa di berbagai aset milik KAI di masa mendatang.

“Kalau untuk FLPP, BTN memang yang paling berpengalaman. Saya berharap kerja sama seperti ini bisa diperluas ke lokasi lainnya,” kata Maruarar.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menilai pembangunan Hunian Manggarai merupakan langkah nyata untuk menghadirkan hunian layak dan terjangkau di pusat kota.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar hunian tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak menjadi objek spekulasi.

“Kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Satu peminat, satu unit apartemen,” ujarnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, proyek Hunian Manggarai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,2 hektare.

Proyek ini akan terdiri atas delapan tower setinggi 24 lantai. Sebanyak 1.276 unit akan dibangun di Blok G yang terdiri dari tiga tower, sedangkan Blok F akan memiliki lima tower dengan total 2.508 unit.

Selain hunian, kawasan tersebut juga akan dilengkapi sekitar 150 unit ruang usaha atau retail pendukung.

Pilihan unit yang tersedia mulai dari tipe studio berukuran 28 meter persegi hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur.

Pembangunan keseluruhan proyek ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 18 bulan.

Menurut Bobby, proyek ini dirancang untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat pemerintah.

Ia menegaskan pengelolaan proyek akan dilakukan secara baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. (Ega Nugraha)