Beredar Dokumen SLHS SPPG di Purwakarta Diduga Palsu, Kepala DPMPTSP dan Kadinkes Masih Bungkam

HALO PURWAKARTA – Dugaan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang bermasalah (palsu) pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purwakarta mulai mencuat ke publik.

Informasi tersebut diterima redaksi Halo Purwakarta dari sumber yang dinilai kredibel dan memiliki akses terhadap dokumen terkait. Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, jumlah dokumen SLHS yang diduga bermasalah disebut mencapai puluhan dan digunakan oleh sejumlah SPPG di Kabupaten Purwakarta.

Beberapa dokumen bahkan telah masuk ke redaksi Halo Purwakarta untuk ditelusuri lebih lanjut. Selain dokumen, redaksi juga menerima informasi pendukung yang memunculkan pertanyaan mengenai proses penerbitan sertifikat tersebut.

Dari dokumen yang diterima redaksi, terdapat sedikitnya tiga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang menjadi sorotan.

Dokumen pertama bernomor 500.16.7.2/SLHS-SPPG-0092/DPMPTSP/2026 atas nama Yayasan Al Jumhuriyyah Ibnu Ahmad Hidayat untuk SPPG yang berlokasi di Kampung Tegal Sapi, Desa Naglasari, Kecamatan Darangdan. Dalam dokumen tersebut tercantum tanggal penerbitan 30 Juli 2026 dengan masa berlaku hingga 30 Juli 2031.

Dokumen kedua bernomor 500.16.7.2/SLHS-SPPG-0096/DPMPTSP/2026 atas nama Yayasan Siliwangi Nata Bumi untuk SPPG yang berlokasi di Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan. Sertifikat tersebut tercantum diterbitkan pada 9 Juli 2026 dan berlaku hingga 9 Juli 2031.

Sementara dokumen ketiga bernomor 500.16.7.2/SLHS-SPPG-0099/DPMPTSP/2026 juga atas nama Yayasan Siliwangi Nata Bumi untuk SPPG di Bojong Timur 2, Kecamatan Bojong. Dalam dokumen tersebut tercantum tanggal penerbitan 17 Juli 2026 dan berlaku hingga 17 Juli 2031.

Menurut sumber yang menghubungi redaksi Halo Purwakarta, dokumen-dokumen tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Bahkan sumber menyebut masih terdapat sejumlah dokumen lain yang diduga memiliki persoalan serupa.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut benar-benar tercatat dan diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang atau tidak.

Munculnya informasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah nomor-nomor SLHS tersebut benar-benar terdaftar dan diterbitkan secara resmi oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta? Jika benar diterbitkan, bagaimana proses penerbitannya dan apakah seluruh persyaratan administrasi maupun teknis telah dipenuhi?

Sebagai upaya verifikasi, redaksi Halo Purwakarta telah berusaha menghubungi Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Ryan, maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Asep untuk meminta klarifikasi terkait informasi dan dokumen yang diterima.

Namun hingga berita ini diterbitkan, kedua pejabat tersebut belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi terkait dugaan dokumen SLHS yang dipersoalkan tersebut.

Padahal, SLHS merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan aspek higiene dan sanitasi dalam operasional SPPG yang mendukung program pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.

Redaksi Halo Purwakarta menegaskan bahwa pemberitaan ini berdasarkan laporan yang diterima beserta dokumen yang telah disampaikan kepada redaksi. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pemalsuan dokumen ataupun pelanggaran tertentu sebelum adanya hasil pemeriksaan dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, Halo Purwakarta membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, yayasan penyelenggara SPPG yang disebutkan dalam dokumen, maupun pihak lain yang terkait.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari instansi terkait guna memastikan status dan keabsahan dokumen SLHS yang menjadi sorotan tersebut. (Ega Nugraha)