Kadisdik Purwakarta Diduga Cawe-cawe Proyek Revitalisasi 19 SD dari Program Pusat

HALO PURWAKARTA — Dugaan adanya campur tangan atau cawe-cawe Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Purwakarta, Sadiyah, dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah dasar (SD) yang bersumber dari pemerintah pusat mulai menjadi sorotan.

Informasi yang masuk ke redaksi Halo Purwakarta, Kadisdik diduga terlibat dalam suplai bahan baja ke sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut.

Sorotan tersebut disampaikan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam program revitalisasi satuan pendidikan yang secara administrasi dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan dokumen program, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dari Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nilai bantuan untuk revitalisasi SDN 2 Tanjungsari tercatat sebesar Rp1.398.072.000, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksana kegiatan tercantum Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan selama 119 hari.

Sumber menyebut program serupa tidak hanya diterima SDN 2 Tanjungsari. Menurutnya, terdapat sekitar 19 SD di Purwakarta yang mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat dengan pola pelaksanaan swakelola.

“Ini terkait SD. Ada sekitar 19 SD yang mendapatkan bantuan dari kementerian. Memang unsurnya swakelola,” ujar sumber tersebut.

Ia juga mempertanyakan apakah terdapat keterlibatan pihak Dinas Pendidikan dalam menentukan pola pelaksanaan maupun material yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut.

“Seperti di SD Tanjungsari 2, baja ringan yang digunakan disebut sama. Apakah Bu Kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ikut campur atau tidak, itu yang perlu diperjelas,” katanya.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Sadiyah, terkait dugaan tersebut. (Ega Nugraha)