Sempat Memanas, Konflik Petani TMI dan Perkebunan Cikumpay Sepakat Dibawa ke Jalur Hukum

HALO PURWAKARTA – Sempat diwarnai ketegangan, dialog antara petani penggarap yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia (TMI) dengan manajemen Perkebunan Cikumpay, Kecamatan Campaka, Purwakarta, akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kedua pihak sepakat membawa persoalan lahan garapan ke jalur hukum.

Ketegangan terjadi pada Jumat (13/11/2026) siang. Situasi memanas setelah pihak perkebunan melakukan aktivitas pengolahan lahan untuk penanaman kembali tanaman karet.

Aktivitas tersebut dipersoalkan TMI karena sebelumnya, dalam aksi yang digelar sehari sebelumnya, mereka meminta pihak perkebunan menunda pengolahan lahan selama proses dialog berlangsung.

Perwakilan TMI, H. Komarudin, mempertanyakan langkah pihak perkebunan yang tetap melakukan pengolahan lahan di tengah belum adanya titik temu terkait persoalan hak garapan warga.

“Situasi sempat memanas saat kami berdialog. Kami merasa tidak dihargai karena sebelumnya sudah meminta agar aktivitas pengolahan lahan ditunda,” ujar Komarudin.

Di sisi lain, pihak perkebunan menyatakan aktivitas pengolahan lahan tersebut memiliki dasar hukum karena lahan yang dipersoalkan merupakan aset BUMN yang dikelola secara resmi.

Melihat situasi yang semakin tegang, manajemen Perkebunan Cikumpay kemudian turun tangan untuk melakukan mediasi. Setelah melalui pembahasan, kedua pihak akhirnya menyepakati penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.

Komarudin mengatakan TMI menerima kesepakatan tersebut. Bahkan, pihaknya mempersilakan perkebunan melanjutkan aktivitas pengolahan lahan sembari menunggu proses hukum berjalan.

“Kami sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Sementara itu, kami mempersilakan pihak perkebunan untuk terus melakukan pengolahan. Apa pun hasil putusan hukum nantinya, itulah yang akan kita sepakati dan laksanakan bersama,” katanya.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencegah konflik berlanjut sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di kawasan Perkebunan Cikumpay.

TMI menyatakan tetap akan memperjuangkan aspirasi petani penggarap melalui mekanisme hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status lahan dan hak garapan warga. (Agus)