Aliansi Mahasiswa Purwakarta menggelar aksi di DPRD Purwakarta dan menuntut para wakil rakyat menghentikan gaya hidup hura-hura. Mahasiswa meminta anggota dewan lebih fokus memperjuangkan nasib rakyat serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
HALO PURWAKARTA – Aliansi Mahasiswa Purwakarta kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja anggota DPRD Purwakarta. Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Purwakarta, Selasa (8/9/2026), mahasiswa menuntut para wakil rakyat menghentikan gaya hidup hura-hura dan lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, Muhamad Jalaludin, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan kepada satu orang anggota dewan, melainkan merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja DPRD secara keseluruhan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang benar-benar hadir dan memperjuangkan aspirasi warga, bukan justru mempertontonkan gaya hidup yang dinilai jauh dari kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan.
“Kami melakukan evaluasi total terhadap kinerja DPRD. Kami mengecam gaya hedonisme yang dipertontonkan dan meminta agar wakil rakyat benar-benar mewakili aspirasi masyarakat, bukan malah sibuk dengan hura-hura,” kata Jalaludin kepada Halo Purwakarta, usai aksi demo.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti tingkat kehadiran anggota DPRD dalam berbagai agenda penting, khususnya rapat paripurna. Mereka meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Purwakarta lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan anggota dewan.
Jalaludin menilai seluruh anggota DPRD memiliki tanggung jawab kolektif untuk hadir dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran secara maksimal.
Selain itu, mahasiswa turut menyinggung berbagai fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota dewan. Menurut mereka, fasilitas tersebut harus sebanding dengan kualitas pengawasan dan kinerja yang diberikan kepada masyarakat.
“Ketika tunjangan dan fasilitas masih dinikmati, maka fungsi pengawasan terhadap pemerintah maupun internal DPRD juga harus berjalan maksimal. Jangan sampai rakyat melihat ada ketimpangan antara hak yang diterima dan kinerja yang diberikan,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa Purwakarta berharap kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anggota DPRD agar lebih dekat dengan rakyat serta mengutamakan penyelesaian persoalan masyarakat dibanding aktivitas yang dinilai tidak mencerminkan semangat pengabdian sebagai wakil rakyat. (Ega Nugraha)


Tidak ada komentar