Jalan dan Drainase Rusak Gegara Bekas Galian Kabel, ACW Desak Bupati Purwakarta Gugat Kontraktor

HALO PURWAKARTA – Bekas galian proyek kabel milik PT Pijar Laju Nusantara Electrifying Service (PT PLN ES) di Kabupaten Purwakarta menuai sorotan. Sejumlah fasilitas publik di sepanjang ruas jalan SMPN 5 hingga SMPN 2 Purwakarta dilaporkan mengalami kerusakan.

Kerusakan tersebut meliputi saluran drainase yang terbengkalai hingga bagian bahu dan badan jalan yang terkelupas. Kondisi itu dikeluhkan pengguna jalan karena dinilai membahayakan keselamatan, terutama saat melintas pada malam hari.

Proyek penggalian jaringan kabel yang membentang dari Campaka, Ipik Gandamanah, SMPN 5, SMPN 2, Babakan Cikao hingga Jatiluhur itu disorot lantaran kondisi bekas pekerjaan dinilai belum dikembalikan seperti semula.

Sejumlah pihak pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pelaksana proyek. Bahkan, Pemkab didorong menempuh jalur hukum apabila ditemukan pelanggaran dan kerugian akibat kerusakan fasilitas publik tersebut.

Salah seorang warga, A. Nugraha, mengaku khawatir saat melintasi jalur tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak membuat pengendara harus lebih waspada untuk menghindari risiko kecelakaan.

“Mobilitas saya sering melintas di jalur Ipik Gandamanah, SMPN 5, dan SMPN 2. Saya selalu khawatir dan waspada, apalagi kalau malam hari. Apabila kurang ekstra hati-hati, sangat berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Nugraha.

Sorotan juga disampaikan Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH. Dia menilai kerusakan fasilitas publik akibat pekerjaan penggalian perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Risang menyebut terdapat ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan apabila terbukti terjadi perusakan atau gangguan terhadap fungsi jalan.

Dia merujuk Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Sementara ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 274.

Selain itu, Risang juga menyinggung Pasal 522 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan yang merusak sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik.

Menurutnya, Pemkab Purwakarta perlu memastikan pihak pelaksana bertanggung jawab memulihkan kondisi fasilitas publik yang terdampak. Sebab, jika kerusakan dibiarkan, pemerintah daerah berpotensi harus mengeluarkan anggaran APBD untuk melakukan perbaikan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak PT PLN ES maupun Pemkab Purwakarta terkait keluhan kerusakan tersebut dan tuntutan pertanggungjawaban atas bekas galian proyek kabel. (Ega Nugraha)