Sudah Ada Sidak dan Berita Acara, Limbah SPPG Ciseureuh 2 dan 4 Masih Jadi Persoalan

HALO PURWAKARTA – Persoalan limbah cair dari dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni SPPG Ciseureuh 2 dan SPPG Ciseureuh 4, di Kabupaten Purwakarta, masih menjadi keluhan warga Perumahan Kota Permata.

Meski peninjauan lapangan atau inspeksi mendadak (sidak) telah dilakukan beberapa bulan lalu, persoalan dugaan pencemaran lingkungan tersebut disebut belum juga terselesaikan.

Warga pun mendesak Satgas MBG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta tidak hanya memberikan surat peringatan, tetapi juga mengambil langkah tegas terhadap pengelola kedua dapur tersebut.

Teddy M. Hartawan, warga Perumahan Kota Permata, mengungkapkan bahwa keluhan terkait limbah cair itu sudah disampaikan kepada Satgas MBG Purwakarta dan DLH. Bahkan, kedua instansi tersebut telah turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi.

Namun, menurut Teddy, hingga Senin (9/11/2026), limbah cair dari kedua SPPG masih dikeluhkan mencemari lingkungan sekitar permukiman.

“Kalau pengelola dapur sudah terbukti bandel dan tidak patuh peraturan lingkungan, seharusnya Satgas MBG dan DLH mengeluarkan rekomendasi ke Badan Gizi Nasional agar kedua SPPG itu dihentikan operasional atau disuspend,” tegas Teddy kepada awak media.

Ia menilai, program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi warga di sekitar lokasi dapur.

“Jangan biarkan program negara yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar, termasuk mencemari sumur-sumur warga,” tambahnya.

Teddy juga mengungkapkan kekhawatiran warga terhadap dampak jangka panjang limbah cair tersebut, mulai dari pencemaran tanah, saluran air, hingga potensi gangguan kesehatan bagi anak-anak dan keluarga yang tinggal di sekitar lokasi.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan ke SPPG Ciseureuh 2 dan 4.

Menurut Agung, hasil peninjauan tersebut menghasilkan arahan agar pengelola segera melakukan perbaikan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Sudah ada berita acara kesepakatan antara SPPG dan DLH Purwakarta, pengelola SPPG bersedia melakukan perbaikan IPAL. Kalau mau minta salinan berita acara, warga bisa menghubungi Kabid Wahyu di DLH Kabupaten Purwakarta,” ujar Agung.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Kabupaten Purwakarta, Wahyudin, menyampaikan bahwa tim DLH telah melakukan peninjauan lapangan pada 31 Agustus 2026.

Namun, hingga kini pihaknya belum menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Kita belum menerima hasil cek laboratoriumnya,” kata Wahyudin.

Belum adanya hasil uji laboratorium tersebut membuat kepastian tingkat pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Kini, warga menunggu tindak lanjut nyata dari Satgas MBG, DLH, maupun pihak terkait. Sebab, persoalan ini bukan sekadar urusan perbaikan instalasi limbah, melainkan menyangkut kenyamanan dan perlindungan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Program MBG diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, pengelolaan limbah dapur juga harus menjadi tanggung jawab serius agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru. (Yuslipar)