Pola Kontrak 9 Proyek Dishub Purwakarta Disorot, ACW Curigai Spesifikasi Mengarah ke Vendor

2 menit membaca View : 63
Lalan Nugraha
Headline - 16 Nov 2026

HALO PURWAKARTA – Sembilan proyek bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, nilai kontrak sejumlah pekerjaan tersebut nyaris menyentuh pagu anggaran.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efisiensi anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui sistem e-katalog.

Berdasarkan data yang dihimpun, sembilan paket pekerjaan tersebut meliputi:

  • Marka Jalan – CV Puralaksana. Kontrak Rp596.488.692, pagu Rp598.067.028.
  • Penyediaan Rambu Lalu Lintas – CV Puralaksana. Kontrak Rp306.165.306, pagu Rp307.767.000.
  • Pembangunan PJU Paket 1 – CV Regia Tatar Persada. Kontrak Rp1.175.200.512, pagu Rp1.226.015.000.
  • Pembangunan PJU Paket 2 – CV Kusuma Wijaya Karya. Kontrak Rp1.043.955.222, pagu Rp1.050.870.000.
  • Belanja Lampu PJU 60 Watt dan 90 Watt – Dian Pelita Indonesia. Kontrak Rp1.062.746.576, pagu Rp1.067.680.000.
  • Pengadaan Bahan Cadangan PJU Paket 2 – CV Puri Kencana. Kontrak Rp106.227.000, pagu Rp110.050.000.
  • Belanja Bahan Cadangan PJU Paket 1 – CV Tutular Wika Berlian. Kontrak Rp212.779.230, pagu Rp224.500.000.
  • Meterisasi PJU – CV Kusuma Wijaya Karya. Kontrak Rp324.475.200, pagu Rp328.300.600.
  • Pemeliharaan PJU 40 Titik – CV Tutular Wika Berlian. Kontrak Rp217.475.640, pagu Rp222.272.000.

Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH, menilai pola tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait penyusunan spesifikasi teknis dan proses negosiasi harga di e-katalog.

Menurut Risang, salah satu potensi penyimpangan dalam pengadaan adalah penyusunan spesifikasi teknis yang terlalu mengarah pada produk atau vendor tertentu.

“Detail spesifikasi dibuat sangat spesifik sehingga hanya dimiliki oleh satu vendor tertentu, meskipun terdapat produk lain yang memiliki fungsi sepadan,” ujar Risang.

Ia juga menyoroti proses negosiasi harga yang dinilai berpotensi hanya menjadi formalitas.

“Jika menggunakan e-katalog, harga sering kali fix mengikuti harga etalase sehingga ruang tawar-menawar menjadi sangat kecil. Dalam praktik yang menyimpang, negosiasi harga sering kali berubah menjadi sekadar panggung sandiwara,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Risang meminta pihak berwenang melakukan penelusuran dan audit digital forensik terhadap sembilan paket pekerjaan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup riwayat penayangan harga barang dan pekerjaan di etalase e-katalog, termasuk waktu penayangan harga oleh penyedia dibandingkan dengan waktu pengumuman pengadaan oleh PPK atau Pejabat Pengadaan.

“Jeda waktu antara penayangan harga di etalase e-katalog dengan pengumuman pengadaan perlu menjadi perhatian serius aparat berwenang dan lembaga pengawasan,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta perlu dimintai penjelasan terkait penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, serta proses negosiasi harga sembilan paket pekerjaan tersebut.

Kedekatan nilai kontrak dengan pagu anggaran memang tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.

Namun, pola tersebut patut diperiksa agar penggunaan anggaran benar-benar mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Lan)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
📢 Pengaduan HaloPWK
Halo Admin HaloPWK 👋
● Siap menerima pengaduan
Halo! 👋
Punya informasi, keluhan, atau pengaduan seputar Purwakarta? Silakan hubungi Admin HaloPWK melalui WhatsApp.
💬 Mulai Chat WhatsApp
Pengaduan HaloPWK