Warga Pasirangin Darangdan Demo Tolak KDMP Dibangun di Lahan Makam

2 menit membaca View : 71
Lalan Nugraha
Headline - 16 Nov 2026

HALO PURWAKARTA – Rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) memicu penolakan warga Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Warga kecewa lantaran mengaku tidak dilibatkan dalam musyawarah sebelum rencana pembangunan tersebut dimunculkan.

Penolakan itu disampaikan melalui aksi penyampaian aspirasi yang digelar sejumlah warga pada Minggu (15/11/2026).

Mereka meminta Pemerintah Desa Pasirangin mengevaluasi rencana pembangunan koperasi yang disebut akan menggunakan lahan pemakaman umum milik warga.

Aksi tersebut dikoordinasikan Aliansi Masyarakat Pasirangin Peduli (AMPP). Sikap penolakan juga dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 14 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pasirangin.

Dalam surat tersebut, warga dari RT 05, 12, 13, dan 14 yang berada di wilayah RW 04 dan RW 08 menyatakan keberatan atas rencana penggunaan lahan TPU untuk pembangunan gedung koperasi.

Salah seorang warga, Hoerudin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah desa yang dinilai minim melibatkan warga.

“Demo hari ini merupakan bentuk kekecewaan warga Pasirangin atas minimnya musyawarah pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga kami melaksanakan aksi seperti ini,” ujar Hoerudin.

Menurut warga, persoalan yang dipermasalahkan bukan semata-mata pembangunan koperasi, melainkan juga proses penentuan lokasi yang dinilai belum mengedepankan keterbukaan dan musyawarah.

Dalam surat pernyataan sikap AMPP, terdapat sejumlah alasan penolakan. Salah satunya, warga menilai pembangunan gedung yang bersifat komersial atau perkantoran di atas lahan pemakaman berpotensi mengabaikan fungsi TPU serta melukai perasaan keluarga dan ahli waris yang anggota keluarganya dimakamkan di lokasi tersebut.

Selain itu, warga mengaku belum mendapatkan ruang dialog dan sosialisasi yang memadai terkait rencana penggunaan lahan tersebut.

Masyarakat pun meminta pemerintah desa lebih transparan dalam mengambil kebijakan pembangunan, terutama jika menyangkut fasilitas umum dan kepentingan warga.

Warga pada dasarnya tidak mempersoalkan keberadaan koperasi sebagai upaya mendorong perekonomian desa. Namun, mereka berharap pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi lahan, menghormati kepentingan masyarakat, serta melalui kesepakatan bersama.

Melalui aksi tersebut, warga berharap pemerintah desa membuka ruang dialog agar persoalan rencana pembangunan gedung koperasi di lahan TPU dapat diselesaikan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat. (Ega Nugraha)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
📢 Pengaduan HaloPWK
Halo Admin HaloPWK 👋
● Siap menerima pengaduan
Halo! 👋
Punya informasi, keluhan, atau pengaduan seputar Purwakarta? Silakan hubungi Admin HaloPWK melalui WhatsApp.
💬 Mulai Chat WhatsApp
Pengaduan HaloPWK