Pernyataan Camat Bungursari soal Polemik Pendirian Tempat Ibadah di Desa Cikopo

HALO PURWAKARTA – Polemik rencana pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, kembali memanas.

Musyawarah yang digelar di Aula Desa Cikopo, Minggu (20/9/2026), berakhir ricuh dan belum menghasilkan kesepakatan.

Musyawarah tersebut dihadiri masyarakat, pemerintah desa, RT/RW, unsur Kecamatan Bungursari, kepolisian, TNI, serta Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta.

Camat Bungursari, Wita Gusrianita, mengatakan musyawarah digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan perselisihan yang muncul di tengah masyarakat terkait rencana pendirian tempat ibadah.

Menurut Wita, langkah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan melalui musyawarah.

“Kenapa harus musyawarah hari ini? Kita merujuk ke undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika ada perselisihan, ini diatur dalam Pasal 21,” ujar Wita dalam forum musyawarah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memfasilitasi proses penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, dinamika berupa perbedaan sikap masyarakat merupakan bagian dari proses yang harus dihadapi bersama.

“Negara hadir, pemerintah hadir, itulah buktinya. Maka dinamika itu ada yang menolak, ada yang menerima,” katanya.

Wita juga meminta peserta musyawarah tidak terus memperdebatkan kejadian atau pembahasan sebelumnya. Ia berharap forum tersebut dapat diarahkan untuk menentukan sikap dan mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

“Sekarang tentukan saja, tidak usah lagi flashback tanggal 3, tanggal berapa. Ini menentukan hasilnya,” ujarnya.

Namun, jalannya musyawarah justru berlangsung tegang. Perbedaan pendapat antara warga yang mendukung dan menolak rencana pendirian tempat ibadah membuat forum tidak berjalan mulus.

Bahkan, sejumlah peserta sempat menyampaikan keberatan dan mempertanyakan proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut membuat suasana musyawarah memanas hingga akhirnya belum tercapai kesepakatan.

Wita menegaskan, munculnya perselisihan dalam proses pembahasan tersebut menjadi alasan perlunya mekanisme musyawarah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

“Menunjukkan perselisihan. Pada saat keputusan ini ada banyak perselisihan,” ucapnya.

Dengan belum adanya titik temu dalam musyawarah tersebut, polemik pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo masih harus dicarikan jalan penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan. (Ega Nugraha)