Diduga Ada Puluhan Dokumen SLHS SPPG Palsu, Kepala DPMPTSP Purwakarta Didesak Lapor Polisi dan Bongkar Dalangnya

HALO PURWAKARTA – Mencuatnya dugaan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) milik sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purwakarta yang diduga palsu menuai reaksi dari masyarakat.

Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Prihatnadi, mendesak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta. Ryan, untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum apabila benar ditemukan adanya pemalsuan dokumen yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Menurut Risang, dugaan pemalsuan dokumen perizinan tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Jika benar terjadi, maka kasus tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana dan harus diusut hingga tuntas.

“Kalau memang ada dokumen SLHS yang dipalsukan dan menggunakan nomor maupun identitas yang mengatasnamakan DPMPTSP, kepala dinas harus segera melapor ke polisi. Jangan diam. Justru harus dibongkar siapa pelaku dan siapa dalang di balik dugaan pemalsuan tersebut,” kata Risang, Minggu (30/8/2026).

Ia menilai langkah pelaporan kepada kepolisian penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas lembaga pemerintah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pengelola SPPG yang menggunakan dokumen tersebut.

Risang juga meminta DPMPTSP bersama Dinas Kesehatan segera melakukan audit dan verifikasi terhadap seluruh dokumen SLHS yang telah diterbitkan untuk memastikan keabsahan dokumen yang beredar.

“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jika memang ada oknum yang bermain, harus diungkap secara transparan. Kalau ada jaringan atau pihak yang memproduksi dokumen palsu, aparat penegak hukum harus mengusut sampai ke aktor intelektualnya,” tegasnya.

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan dokumen SLHS bermasalah pada sejumlah SPPG di Purwakarta mencuat setelah sejumlah dokumen dilaporkan beredar dan dipersoalkan keabsahannya. Bahkan jumlah dokumen yang diduga bermasalah disebut mencapai puluhan.

Beberapa dokumen yang menjadi sorotan antara lain SLHS atas nama Yayasan Al Jumhuriyyah Ibnu Ahmad Hidayat dan Yayasan Siliwangi Nata Bumi yang digunakan untuk operasional SPPG di sejumlah wilayah Purwakarta. Namun hingga saat ini status keabsahan dokumen tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari instansi terkait.

Hingga berita ini ditulis, Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan dokumen SLHS yang dipersoalkan tersebut.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen yang merugikan publik maupun mencoreng nama institusi pemerintah. (Ega Nugraha)