Puluhan Tahun Berkonflik dengan Sentul City, Warga Bojong Koneng Minta Kepastian Hukum. (HaloPWK) HaloPWK, BOGOR – Konflik agraria antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City Tbk kembali mencuat. Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat turun langsung mengecek lokasi lahan Palemboko Camping Ground yang diklaim sebagai milik perusahaan tersebut.
Pengecekan dilakukan bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) menyusul laporan dugaan penyerobotan lahan yang dilayangkan Ozzy Sudiro, pemilik Palemboko Camping Ground.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Polda Jabar juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 pada 30 September 2026.
Ozzy mengapresiasi langkah penyidik yang telah menindaklanjuti laporannya dengan melakukan pengecekan langsung terhadap lahan seluas 4,5 hektare tersebut.
Ia mengaku memiliki riwayat kepemilikan tanah sejak era 1980-an. Namun, belakangan lahan tersebut diduga diklaim oleh PT Sentul City Tbk.
“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” kata Ozzy saat konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Selasa (18/11/2026).
Menurut Ozzy, saat penyidik melakukan pengecekan, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Bahkan, sejumlah bangunan sudah berdiri dan sebagian lahan masih dalam proses pengurukan.
Ia menjelaskan, alas hak tanah tersebut berasal dari pembelian tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Tanah itu kemudian dibeli seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih kepada dirinya sebagai generasi ketiga.
“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegasnya.
Ozzy juga mempersoalkan klaim PT Sentul City atas lahan sekitar enam hektare di kawasan tersebut. Ia menyebut perusahaan mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2.
Padahal, menurut Ozzy, SHGB tersebut telah dicabut dan dibatalkan pemerintah.
Persoalan itu, lanjutnya, tidak hanya menyangkut lahan miliknya. Sekitar 1,5 hektare tanah yang diklaim tersebut juga disebut mencakup permukiman 32 kepala keluarga (KK), masjid, hingga bangunan SDN 06 Bojong Koneng.
“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak,” ujarnya.
Konflik agraria tersebut turut mendapat perhatian pengurus Formas. Prof Henry Subiakto menilai persoalan klaim lahan yang terjadi di kawasan Sentul perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak kepemilikan masyarakat.
Menurut Henry, dugaan penyerobotan lahan dapat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama apabila disertai kekerasan, intimidasi, atau pembiaran terhadap pelanggaran hak masyarakat.
“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegas Henry dalam konferensi pers Formas, Selasa (18/11/2026).
Ia menjelaskan, perlindungan hak milik pribadi telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Karena itu, menurutnya, persoalan sengketa tanah tidak boleh hanya dilihat sebagai perselisihan dokumen kepemilikan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat.
Keluhan serupa disampaikan Joni, salah seorang warga Bojong Koneng. Ia mengaku kehilangan penguasaan atas tanah seluas 17 hektare yang menurutnya diduga dicaplok mafia tanah dan berkaitan dengan klaim Sentul City.
Joni mengatakan telah berulang kali menyampaikan pengaduan kepada berbagai pihak, termasuk kepolisian dan DPR RI. Namun, ia mengaku belum memperoleh penyelesaian.
“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI, tapi hasilnya nol,” ungkap Joni yang merupakan mantan Komisaris Jiwasraya tersebut.
Sementara itu, kuasa hukum Formas, JS Simatupang, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan oleh PT Sentul City Tbk.
Ia meminta penyidik Polda Jabar memeriksa seluruh dokumen alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti penguasaan fisik di lapangan dari masing-masing pihak.
“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegasnya.
Formas berharap penanganan perkara tersebut dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
Mereka juga berharap konflik agraria yang telah berlangsung lama di kawasan Sentul dapat diselesaikan pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Bagi Formas, persoalan ini bukan sekadar perebutan klaim kepemilikan tanah antara warga dan perusahaan, melainkan menyangkut perlindungan hak masyarakat yang telah menguasai dan menempati tanah selama puluhan tahun.
Jika dugaan penyerobotan maupun perusakan lahan terbukti, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sentul City Tbk belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media.***


Tidak ada komentar