9 Proyek Dishub Purwakarta, Nilai Kontrak Nyaris Sentuh Pagu, ACW Minta Audit. (HaloPWK) HALO PURWAKARTA – Sembilan proyek bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, nilai kontrak sejumlah pekerjaan tersebut nyaris menyentuh pagu anggaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efisiensi anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui sistem e-katalog.
Berdasarkan data yang dihimpun, sembilan paket pekerjaan tersebut meliputi:
Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH, menilai pola tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait penyusunan spesifikasi teknis dan proses negosiasi harga di e-katalog.
Menurut Risang, salah satu potensi penyimpangan dalam pengadaan adalah penyusunan spesifikasi teknis yang terlalu mengarah pada produk atau vendor tertentu.
“Detail spesifikasi dibuat sangat spesifik sehingga hanya dimiliki oleh satu vendor tertentu, meskipun terdapat produk lain yang memiliki fungsi sepadan,” ujar Risang.
Ia juga menyoroti proses negosiasi harga yang dinilai berpotensi hanya menjadi formalitas.
“Jika menggunakan e-katalog, harga sering kali fix mengikuti harga etalase sehingga ruang tawar-menawar menjadi sangat kecil. Dalam praktik yang menyimpang, negosiasi harga sering kali berubah menjadi sekadar panggung sandiwara,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Risang meminta pihak berwenang melakukan penelusuran dan audit digital forensik terhadap sembilan paket pekerjaan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup riwayat penayangan harga barang dan pekerjaan di etalase e-katalog, termasuk waktu penayangan harga oleh penyedia dibandingkan dengan waktu pengumuman pengadaan oleh PPK atau Pejabat Pengadaan.
“Jeda waktu antara penayangan harga di etalase e-katalog dengan pengumuman pengadaan perlu menjadi perhatian serius aparat berwenang dan lembaga pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta perlu dimintai penjelasan terkait penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, serta proses negosiasi harga sembilan paket pekerjaan tersebut.
Kedekatan nilai kontrak dengan pagu anggaran memang tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.
Namun, pola tersebut patut diperiksa agar penggunaan anggaran benar-benar mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Lan)


Tidak ada komentar