Warga Purwakarta Curhat Jalan Rusak hingga Rutilahu ke Anggota DPRD Jabar Kang Pipik

HALO PURWAKARTA — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail atau Kang Pipik, menggelar reses di Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Minggu (4/10/2026).

Acara reses ini juga dihadiri Ketua PDIP Purwakarta, H. Entis Sutisna yang juga Wakil Ketua DPRD Purwakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Kang Pipik berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi warga di tingkat desa.

Sejumlah persoalan disampaikan warga dalam sesi dialog. Mulai dari infrastruktur jalan, kondisi lingkungan, akses listrik, kebutuhan bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga persoalan kesehatan.

Salah seorang warga menyampaikan bahwa terdapat akses jalan kabupaten sepanjang kurang lebih 700 meter yang hingga kini belum mendapatkan realisasi pembangunan.

“Kita sebenarnya belum punya jalan provinsi, Pak. Tapi jalan kabupaten kurang lebih 700 meter. Sampai saat sekarang belum ada realisasi untuk pembangunan jalan,” ujar warga dalam dialog tersebut.

Warga berharap persoalan tersebut dapat didorong melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan kondisi Desa Cibodas yang masih menghadapi sejumlah persoalan sosial dan infrastruktur dasar.

“Desa Cibodas ini disebut desa kumuh, bisa juga disebut desa kumuh, Pak,” ungkap warga.

Persoalan lain yang turut disampaikan yakni akses listrik. Warga menyebut pemasangan tiang listrik di wilayah tersebut sudah dilakukan sejak 1994, namun saat itu masih menghadapi kendala dalam pemasangan jaringan.

Warga juga meminta perhatian terhadap program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu). Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memiliki hunian yang lebih layak.

“Barangkali nanti ada bantuan rutilahu, Pak. Ini penting sekali karena masyarakat kita banyak, intinya masih yang di bawah kemiskinan,” katanya.

Selain infrastruktur dan hunian, persoalan kesehatan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi berbagai persoalan itu, Kang Pipik dalam kesempatan resesnya menyinggung pentingnya pengelolaan uang negara yang bersumber dari pajak untuk dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menjelaskan, masyarakat memiliki kontribusi melalui pembayaran pajak yang kemudian menjadi bagian dari sumber pendapatan pemerintah.

“Uang pajak yang dikumpulkan oleh negara, hasil dari pungutan pajak terhadap warga negara, itu dikumpulkan. Itu bisa menjadi ribuan triliun,” kata Kang Pipik.

Menurutnya, di tingkat Provinsi Jawa Barat, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

“Kalau provinsi mah APBDnya puluhan triliun, kurang lebih Rp31 sampai Rp40 triliun. Itu uangnya APBD Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Kang Pipik menekankan bahwa anggaran tersebut pada prinsipnya harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sesuai peruntukannya.

Ia mengibaratkan pemilihan kepala daerah sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada pemimpin untuk mengelola uang yang berasal dari masyarakat.

“Konsepnya, saya nitip ke mana, usaha yang dipilih ke mana, saya nitip duit saya. Supaya dipergunakan dengan baik dan benar. Supaya dibalikkan ke masyarakat dengan baik dan benar,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar anggaran publik tidak disalahgunakan.

“Sesuai peruntukannya, ulah disalahgunakan, ulah dikorupsi, ulah dipakai kawin, dan lain-lain,” tegas Kang Pipik.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi warga Desa Cibodas diharapkan dapat menjadi bahan bagi anggota DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, rumah layak huni, layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga. (M. Syaiful Wahyudin)