DPRD Purwakarta Tolak Penghentian UHC, Khawatir Warga Miskin Sulit Akses Layanan Kesehatan

HALO PURWAKARTA – DPRD Kabupaten Purwakarta menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta yang disebut akan menghentikan sementara program Universal Health Coverage (UHC) dan menggantinya dengan sistem cut off.

Rencana tersebut mendapat sorotan karena dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah.

Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait kabar penghentian program UHC tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi, mengatakan pihaknya menyayangkan munculnya kebijakan yang berpotensi menghapus status UHC yang selama ini dimiliki Kabupaten Purwakarta.

Menurut pria yang akrab disapa Jimy itu, hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa penerapan sistem cut off akan membuat Purwakarta tidak lagi berstatus UHC.

“Kami menanyakan apakah kalau cut off diterapkan masih berstatus UHC atau tidak. Jawaban dari BPJS sudah tidak lagi berstatus UHC. Padahal program ini sangat membantu masyarakat,” kata Jimy, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, selama berstatus UHC, masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan bisa lebih mudah mendapatkan perlindungan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.

Prosesnya pun relatif cepat. Warga yang memenuhi syarat dapat didaftarkan melalui Dinas Sosial dalam waktu 1×24 jam, sedangkan untuk pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dapat diproses dalam waktu 3×24 jam.

Menurutnya, kemudahan tersebut akan hilang apabila sistem cut off diberlakukan.

DPRD juga tidak sepakat jika alasan keterbatasan anggaran dijadikan dasar penghentian program UHC. Menurut Jimy, kebutuhan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah.

Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyesuaian dan penataan ulang program belanja pada APBD Perubahan agar program UHC tetap dapat berjalan.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kesehatan warga harus diprioritaskan terlebih dahulu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, berharap Pemerintah Kabupaten Purwakarta tetap melanjutkan program UHC yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Ricky, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban anggaran adalah memperbaiki validitas data penerima manfaat.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara menyeluruh dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan.

“Data penerima manfaat harus diperbaiki dan disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang akurat, anggaran bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Purwakarta menegaskan akan terus mengawal keberlanjutan program UHC agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

Mereka berharap Pemkab Purwakarta dapat mempertimbangkan kembali rencana penerapan sistem cut off dan tetap menjaga status UHC demi kepentingan masyarakat luas. (ABerry Sugianto)